Tiga Komisi PB HMI Lakukan Advokasi Pergantian UU
Friday, 14 August 2009 12:36

Menindaklanjuti pernyataan sikap yang dilakukan oleh HMI (MPO) dan kelompok masyarakat sipil beberapa tempo lalu, mengenai pergantian UU no.7 tahun 1996 tentang pangan, kini PB HMI (MPO) siap mengawal proses tersebut. Upaya pengawalan ini juga sekaligus sebagai tindak lanjut diskusi public draft akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, serta perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam proses pengawalan ini, tiga komisi PB HMI yakni : Komisi Lingkungan Hidup,Komisi Hukum&HAM dan Komisi Politik, telah melakukan konsolidasi awal dalam rangka menyusun strategic plan untuk pengawalan yang akan dilakukan. Penurunan tiga komisi ini terkait dengan kompleksnya masalah yang akan dihadapi dalam mengawal ketiga draft akademik UU tersebut. Selain dengan draft akademik yang telah disusun tersebut, PB HMI juga akan melakukan advokasi kebijakan mengingat kompleksitas permasalahan diseputar pergantian UU tersebut.

Strategi advokasi yang disepakati adalah tindak yang komprehensif di seluruh tingkatan baik eksekutif dan legislatif. Hal ini merupakan sebuah pertimbagan atas beberapa kasus advokasi yang sudah pernah dilakukan selalu mengalami kompleksitas permasalahan yang tumpang tindih di tataran birokrat.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada, PB HMI melakukan rumusan strategi advokasi yang dilakukan, yakni : (1) Pemasifan isu dan mengkonsolidasi elemen masyarakat yang lebih banyak lagi dalam mendukung perubahan UU ini; (2) Audiensi ke lembaga eksekutif (departemen dan kementerian) serta lembaga legislatif (DPD, DPR komis IV, dan Badang Legislatif); (3) Masifikasi isu melalui media baik lokal maupun nasional.

Agenda advokasi tersebut dijadwalkan rampung sebelum Idul Fitri yang kemudian akan dilanjutkan dengan konsolidasi di koalisi bersama kelompok elemen masyarakat yang lain. Gerak cepat agenda ini dilakukan mengingat RUU ini akan dibahas pasca pelantikan legislative sekitar Oktober.

 
training-ham
lk3-yogyakarta
manifesto-kebudayaan

Donasi

Berminat mendukung perjuangan kami? Salurkan donasi Anda ke :

Bank Mandiri
No. Rek : 124 000 569 9807
An. Yayasan PB HMI

Info selengkapnya hubungi SMS Center PB HMI : 0857-141-94-916.